RESUME OF RESUME dari PEMBIAYAAN KESEHATAN UGM, KONGRES INAHEA 24-25 JAN 2014
Resume dari RESUME,
INAHEA
3
Februari 2014 pukul 13:21
KONGRES
PERDANA
Indonesian Health Economics Association (InaHEA)
Menuju Era Ekonomi Kesehatan Indonesia
Novotel Bandung, 24-25 Januari 2014
oleh:Center for Health Economics and Policy
Studies (CHEPS)
Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
Didukung oleh:Boehringer Ingelheim
Jerman, Inhealth, Novartis, Sanofi, BPJS Kesehatan, Roche, NewIdea Tour
Pembukaan Kongres Ekonomi Kesehatan Pertama
Pembiayaan kesehatan Indonesia untuk kesehatan masyarakat
memasuki babak baru dengan diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional pada awal
Januari 2014. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membayar fasilitas kesehatan
(dokter praktik, klinik, rumah sakit) secara prospektif menjadi reformasi Sistem
Pembiayaan Kesehatan Indonesia. Kendali biaya dan sumber daya lain sangat
diperlukan. Persaingan di tingkat pelayanan (rumah sakit, klinik, apotek, dan
lain – lain) mengedepankan kualitas layanan dengan harga yang terkendali.
Pilihan obat yang termasuk dalam pembayaran kapitasi dan InaCBGs menjadi unsur
penting.Dalam hal ini pilihan obat berharga murah tidak
menjamin kendali biaya dan kendali mutu.Karenanya, kajian,
kompetensi ekonomi petugas, kemampuan analisis ekonomi, dan kemampuan
mengendalikan biaya dan mutu sangat diperlukan berbagai pihak.
Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesian Health Economics Association (INAHEA)
yang baru saja didirikan menggelar seminar dua hari tanggal 24-25 Januari
2014 di Bandung, Hotel Novotel. Kongres InaHEA pertama ini diselenggarakan
oleh Center for Health Economics and Policy Studies (CHEPS) Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Indonesia yang didukung oleh Boehringer Ingelheim
Jerman, Inhealth, Novartis, Sanofi, BPJS Kesehatan, Roche, NewIdea
Tour. Selain presentasi abstrak-abstrak dari peserta yang telah diseleksi
juga dibahas oleh pembicara internasional yang diundang, seperti tokoh ekonomi
kesehatan Michael Drummond dan Manajer IHEA, Bill Swan.
Sambutan
Presiden InaHEA – Hasbullah Thabrany
Prof. Hasbullah Thabrany - Ketua InaHEA
Pembentukan Indonesian
Health Economics Association (InaHEA). Ide pembentukan InaHEA
lahir ketika delegasi Indonesia yang sedang mengikuti konferensi Internasional Health Economics
Association di Sydney pada Juli 2013 berkumpul untuk membahas
perkembangan ekonomi kesehatan di Indonesia. Pertemuan di Sydney dilanjutkan
dengan pertemuan di Jakarta dengan menghasilkan kesepakatan membentuk
organisasi InaHEA.
Pengantar Topik: Prof. Ascobat Gani
Isu Normatif dalam Ekonomi Kesehatan
Pada tahun 1982 diselenggarakan pertemuan ekonomi kesehatan yang
pertama di Indonesia dengan mendatangkan beberapa tokoh ekonomi kesehatan
dunia. Pertemuan tersebut menghasilkan konsep Dana Upaya Kesehatan Masyarakat
(DUKM) yang menjadi cikal bakal Jaminan Kesehatan Nasional. Pertemuan tersebut
juga menginisiasi pembentukan perhimpunan peminat ekonomi kesehatan Indonesia
(PPEKI) untuk memperkuat perkembangan ilmu ekonomi kesehatan di Indonesia.
Ascobat menyampaikan bahwa ilmu ekonomi berkembang karena
kebutuhan manusia sangat banyak sementara sumber daya yang tersedia sangat
terbatas. Oleh karena itu muncul tiga pertanyaan mendasar dalam ilmu ekonomi,
yaitu apa yang harus diproduksi dan berapa banyak, bagaimana memproduksinya,
dan bagaimana pendistribusiannya. Tujuan pembangunan ekonomi tidak hanya
pertumbuhan, melainkan juga meningkatkan kesejahteraan hidup
masyarakat. Ilmu ekonomi menggunakan dua pendekatan, yaitu positif dan normatif.
Positif ekonomi merupakan pendekatan apa adanya (tidak
menilai baik atau buruk) atau value
free. Sementara normatif
ekonomi menggunakan pendekatan nilai-nilai (apa yang seharusnya) yang
dikenal dengan welfare
economy yang bertujuan optimalisasi efisiensi dan distribusi
pendapatan. Pendekatan
ekonomi normative menjadi dasar dalam industri kesehatan, seperti permintaan
dan penawaran tenaga kesehatan, ketersediaan obat, fasilitas kesehatan dan
bahkan telaah perilaku dokter.
Ascobat mengemukakan 9 nilai-nilai ekonomi dalam ilmu kesehatan,
yang menjelaskan aspek-aspek disparitas,
inequality, hubungan dokter-pasien, eksternalitas, public-private goods, profit
motif, value altruistic, health technology assessment, dan keadilan
dalam kontribusi kesehatan, termasuk peran pemerintah dalam membiayai public
goods.
Ascobat menjelaskan
kesenjangan pembiayaan yang dilihat dari kurva Lorenz.
Upaya kesehatan tidak bisa diklaim seluruhnya dengan mekanisme asuransi,
seperti pembiayaan upaya kesehatan masyarakat.
Dalam penutupnya, Ascobat menjelaskan 3 konsep dasar sebagai
implikasi normative ekonomi dalam konteks kesehatan di Indonesia. Ketiga konsep
tersebut adalah 1) konsep health
financing di Indonesia yang masih bersifat parsial; 2)
konsep universal
health coverage (cakupan, manfaat, dan tidak ada cost sharing); dan 3)
konsep desentralisasi. (DJ).

Komentar
Posting Komentar